DASAR HUKUM

Beberapa aturan perundangan yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tugas jabatan fungsional penghulu kami tampilkan dalam link berikut ini :

      PENGHULU

1. PERPRES No.73 Tahun 2007 (Tunjangan Jabatan fungsional Penghulu)
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20/2005 dan 14A/2005 (Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya)
3. Peraturan MENPAN No. Per/62/M.PAN/6/2005 ( Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya)
4.  Fatwa Mahkamah Agung tentang Nikah Antar Negara
5. SE Dirjen Bimas Islam  tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana  Operasional KUA
6. KMA No. 208 Tahun 2017 Inpassing Jabatan Penghulu

       PERKAWINAN

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. UU No.22 Tahun 1946 (Pencatatan Perkawinan)
3. KMA No. 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah
4. PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)   
6. PP No.10 Tahun 1983  (izin perkawinan dan perceraian bagi PNS )
7. PP No. 9 Tahun 1975 Petunjuk Pelaksanaan UU Perkawinan
8. PMA No. 30 Tahun 1985 ( Wali Hakim)
9. PMA No.1 Tahun 1994  (Pencatatan Nikah di Luar Negeri) 

        ZAKAT, WAKAF DAN HAJI

1. UU Perwakafan
2. Perwakilan BWI (Badan Wakaf Indonesia)
3. UU 13 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. UU 34 2009 Penetapan Perpu 2 th 2009 tentang Haji
5. PMA No. 6 Tahun 2010 ( Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji)
6. UU 33 1999 Pengelolaan Zakat

      KEMENTERIAN AGAMA

1. KMA Kementerian Agama
2. KMA Prosedur Tetap Pelayanan Fasilitatif
3. PMA 21 2006 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
4. PMA No. 10 Tahun 2010 ( Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama)
5. KMA No. 175 Tahun 2010 ( Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dilingkungan Kementerian Agama )
6. KMA No. 118 Tahun 2010 ( Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama).
7. PMA No. 13 Tahun 2012 ( Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama)

       UMUM

1. UU No.12  Tahun 2006 ( Kewarganegaraan)
2. UU No. 9 Tahun 1992 (Keimigrasian)
3. UU No.17 Tahun 2003 (Keuangan Negara)
4. UU No. 1 Tahun 2004  (Perbendaharaan Negara)
5. UU No.23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT ( Kekerasan dalam Rumah Tangga)
6. UU No.24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi
7. UU No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
8. UU No.14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik)
9. UU No. 3 Tahun 2006 (Peradilan Agama)
10. PP no. 53 Tahun 2010 ( Disiplin PNS)
11. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
12. Kumpulan Aturan Pensiun
13. Kumpulan aturan Pengadaan Barang dan Jasa
14.